Komentar |
| Nurhasanah, Anggota DPRD Probolinggo saat kunjungi kios pertanian di Kecamatan Krucil. Foto: istimewa |
JURNALREPORTASE.COM, Probolinggo - Anggota Panja Pupuk Bersubsidi DPRD Kabupaten Probolinggo, Nur Hasanah melakukan kunjungan ke beberapa petani dan kios pertanian yang ada di Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
Dalam kunjungan yang dilakukan selama kurang lebih dua hari yaitu pada Rabu dan Kamis, 5-6 Februari 2025, Nur Hasanah setidaknya mendatangi 3 kios pertanian diantaranya, UD Sumber Muslim milik Ibu Sumik, UD Sumber Rejeki milik H. Abdul Ajis, dan UD Sinar Tani milik Lamar.
Menurut Nur Hasanah, kunjungan yang dilakukan dirinya memiliki beberapa maksud, pertama adalah sebagai upaya melakukan sosialisasi soal regulasi pupuk bersubsidi.
Selain itu, Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo asal Fraksi Partai NasDem ini menjelaskan kalau apa yang dilakukan juga bagian dari upaya menyerap dan menganalisa informasi yang lebih mendalam terkait persoalan pupuk bersubsidi.
"Baik dari sudut pandang petani maupun kios pertanian," ucap Nur Hasanah kepada media, Jumat (07/03/2025).
Nur Hasanah menambahkan, saat ini Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya supaya pupuk bersubsidi bisa langsung diterima oleh petani melalui Gapoktan, salah satunya adalah dengan adanya Perpres, maka itu akan memangkas 145 regulasi.
Berdasarkan temuan di lapangan, kata Nur Hasanah, berkaitan dengan pupuk bersubsidi ada banyak persoalan , mulai dari masih adanya penjual yang menjual dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Kemudian yang berikutnya juga ada banyak data petani yang terdaftar di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tahun 2024, ini hilang pada tahun 2025.
"Hal itu membuat petani tidak mendapat jatah pupuk bersubsidi," tegasnya.
Nur Hasanah membeberkan berdasarkan temuannya, sosialisasi dari pemerintah juga masih sangat minim terkait upaya memperbaiki RDKK setiap tahun.
Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah serius terus melakukan perbaikan terhadap RDKK yang ada, supaya distribusi pupuk bersubsidi bisa betul-betul tersalurkan dengan berkadilan.
"Kami juga meminta pemerintah melakukan sosialisasi dan pendampingan yang lebih serius lagi supaya masalah-masalah yang muncul terkait distribusi pupuk bersubsidi ini benar-benar segera teratasi," pungkasnya. (*)