Komentar
 |
| Dr. H. Anwar Sadad M.Ag., Wakil Ketua DPRD Jatim sebagai pembicara dalam Talk Show Pendidikan PKC PMII Jatim. Foto : istimewa |
JurnalReportase.com, Surabaya - Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur (Jatim) sukses menggelar refleksi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT-RI) ke-78 pada Rabu (23/08/2023).
Kegiatan refleksi tersebut dilaksanakan di Aula Kantor PW Ansor di Surabaya. Hadir dalam kegiatan tersebut Dr. (HC) KH. Afifuddin Muhajir selaku Wakil Ra'is 'Aam PBNU sebagai narasumber Ngaji Kebangsaan., Dr. H. Anwar Sadad M.Ag selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur yang menjadi pembicara dalam Talk Show Pendidikan dengan tema 'Sistem Pendidikan Indonesia: Evaluasi, Solusi, Resolusi'.
Hadir pula, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Timuran Moh. Ali Kuncoro yang diwakili oleh Wulan selaku Kabid Kepemudaan, Wakil Dekan III UIN Sunan Ampel Surabaya, Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, M.Si., Pengurus PKC PMII Jawa Timur periode 2022-2024 serta Puluhan keder PMII se-Jawa Timur mewakili beberapa cabang di Jawa Timur.
Dr. H. Anwar Sadad M.Ag menjelaskan, dari sekian banyak problematika pendidikan di Indonesia, ada dua yang paling serius untuk segara menemukan solusinya.
Pertama, soal nasib guru yang selalu jadi isu menarik. Menurutnya, ada sekitar 10 ribu lebih guru honorer yang mengabdikan dirinya hampir 15 tahun harus bersaing dengan guru baru hanya untuk mendapatkan sertifikasi atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kedua, soal kurikulum yang saat ini belum selaras dengan cita-cita pendidikan ala Ki Hadjar Dewantara.
"Kurikulum pendidikan seharusnya mewarnai karakteristik pendidikan di daerah. Sementara itu, menteri pendidikan kita bukan sosok akademisi, bahkan dia merupakan pengusaha," ucap pria yang akrab disapa Cak Sadad ini.
Lebih lanjut, Cak Sadad menegaskan bahwa melalui kurikulum bisa menggambarkan dalam pendidikan Indonesia. Pasalnya, anggaran 20 persen pemerintah pusat hingga daerah diperuntukkan untuk dana pendidikan.
"Namun, 20 persen anggaran pemerintah ini belum ada spesifikasi yang jelas. Akhirnya yang terjadi banyak pengelola pendidikan fokus pada pembangunan fisik bukan pada pembangunan non fisiknya seperti proses pengembangan pengetahuan lainnya," tegasnya.
"Hal Ini gak bisa disalahkan, karena 20 persen anggaran untuk pendidikan ini gak dijabarkan dengan baik," imbuhnya.
Di penghujung diskusi, Cak Sadad berharap agar kader PMII kedepannya merumuskan gagasan kepada pengelola kekuasaan, oleh karenanya dibutuhkan pemikiran-pemikiran segar dari anak-anak muda PMII.
"Peran yang tidak kalah penting setelah merebut kekuasaan saat ini adalah mengelola kekuasaan. Ruang itulah yang harus menjadi kolaborasi antara kekuasaan dan kader PMII," pungkasnya.